PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
KPK.jpg
Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas penting manajemen pembangunan untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masvarakat.

Upaya itu dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat. Namun dalam kenyataannya tidak semua program pemberdayaan masyarakat dapat berhasil sesuai dengan rencana. Bahkan ada yang jauh menyimpang dari konsep awal.

Salah satu contohnya adalah Program JPS (Jaringan Pengaman Sosial), yang pernah digulirkan pemerintah lebih dari 6 tahun yang lalu tampaknya menghadapi banyak kendala di lapangan. Penyebabnya, selain salah urus juga karena hambatan birokrasi dan ketidak mampuan aparat pemerintah di tingkat bawah.

Banyak pejabat daerah salah persepsi terhadap program JPS, sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran. Akibatnya dana JPS menjadi kurang bermanfaat. Pejabat di daerah masih banyak yang menganggap pola JPS sama dengan pola yang berlaku di masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, berhasil dan tidaknya suatu program bantuan sosial diukur oleh habis tidaknya dana yang dikucurkan. Akibatnya, dana yang dibagi-bagikan ke masyarakat menjadi kurang bermanfaat dan acapkali banyak terjadi kebocoran.

Keberhasilan JPS, bukan ditandai dengan habis tidaknya dana yang dikucurkan atau berdasarkan prosentase daya serapnnya. Namun berapa besar warga miskin yang terjaring dan berhasil menerima dana JPS. Oleh karena itu, bila ada sisa dana harus dikembalikan kepusat, bukan dihamburkan dengan membuat program-program fiktif dengan dalih untuk menghabiskan dana.

Lemahnya infra struktur dan kualitas aparat pemerintah didaerah-daerah kumuh atau di kantong-kantong kemiskinan, merupakan faktor lain yang menjadi penyebab lambatnya proses pengembangan program JPS. Agar bantuan yang kecil berjangka pendek tadi bisa membawa manfaat, aparat wajib dan bersedia secara terbuka mengubah tingkah lakunya. Aparat pemerintah harus bertingkah laku sesuai dengan kondisi sosial politik yang berkembang saat itu.

Pernah diberitakan bahwa Bank Dunia / IMF membatalkan sisa bantuan US $ 300 juta, karena Pemerintah Indonesia dinilai telah gagal memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditetapkan. Padahal bantuan itu untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bank Dunia menilai sejumlah bantuan tidak sampai ke tangan yang berhak. Dari hasil kajian Bank Dunia, seluruh program JPS hanya sedikit mengurangi dampak negatif terhadap rakyat miskin.

Setelah itu muncul program baru BLT (Bantuan Langsung Tunai), sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang diberikan kepada masyarakat miskin. Ternyata tujuan baik pemerintah tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi negatif dari berbagai akademisi, politisi maupun teknokrat. Bahkan terjadi konflik dan kerawanan sosial di masvarakat perdesaan (grass root).

Misalnya di Indramayu pernah terjadi ribuan Gakin (Keluarga Miskin) ragu bisa mendapatkan BLT. Ratusan ribu keluarga miskin dibayangi keraguan untuk bisa memperoleh jatah dana kompensasi BBM melalui BLT. Padahal mereka sudah antusias beramai-ramai mendaftarkan diri ke RT/RW dan kantor statistik hingga jumlahnya membengkak 100 % dibandingkan pada tahap pertama. Karena belum ada kejelasan, para warga miskin mengaku merasa percuma telah ramai-ramai mendaftarkan diri.

sumber: http://www2.bbpp-lembang.info/index.php?option=com_content&view=article&id=303&Itemid=304